Iklan - Scroll ke bawah untuk melanjutkan
BeritaKalBar

Sejumlah Ruas Jalan Provinsi di Kayong Utara Rusak, Pj Bupati Sebut Ini Terkait Kewenangan

657
×

Sejumlah Ruas Jalan Provinsi di Kayong Utara Rusak, Pj Bupati Sebut Ini Terkait Kewenangan

Sebarkan artikel ini
Beberapa kendaraan yang terjebak di dalam lubang ruas jalan provinsi Melano - Teluk Batang
Beberapa kendaraan yang terjebak di dalam lubang ruas jalan provinsi Melano - Teluk Batang

MataKalbar.com – Ketua Lembaga Pengawal Pelaksana Pembangunan Kabupaten Kayong Utara (LP3KKU), Abdul Rani, menggulirkan harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera menanggulangi masalah mengerikan yang terjadi di ruas jalan provinsi Melano – Teluk Batang. Lubang-lubang besar yang belum tertutup tersebut menjadi sumber kekhawatiran, terutama setelah beberapa kendaraan terperosok ke dalamnya beberapa hari lalu.

Dengan anggaran sebesar Rp100 miliar yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar pada tahun 2023 untuk memperbaiki kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Kayong Utara, ternyata masih ada sejumlah titik yang belum tersentuh perbaikannya. Salah satunya adalah jalan di sekitar Dusun Mentubang, Desa Harapan Mulia, yang mencakup sekitar 200 meter dan tetap rusak parah.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

Menurut Abdul Rani, cepatnya kerusakan jalan disebabkan oleh kendaraan yang melebihi tonase yang ditetapkan. Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mengatur regulasi terkait angkutan ekspedisi agar tidak merugikan keberlanjutan infrastruktur jalan.

“Dinas PUPR Provinsi Kalbar diharapkan dapat menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan ini. Akses jalan ini merupakan urat nadi ekonomi masyarakat, dan perbaikan segera diperlukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan ekonomi lokal,” tandas Abdul Rani.

Sementara itu, Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mengungkapkan bahwa pekerjaan jalan provinsi di Kabupaten Kayong Utara masih dalam proses. Ia berharap beberapa ruas jalan yang belum mendapatkan perbaikan dapat terselesaikan pada tahun 2024. Meskipun demikian, Romi menegaskan bahwa penanganan jalan provinsi merupakan kewenangan Provinsi, dan pihak Kabupaten tidak dapat menganggarkan anggaran perbaikannya.

“Tahun 2024 ini diharapkan tuntas. Ini masalah kewenangan, kita tidak bisa sembarangan intervensi karena ini menjadi kewenangan provinsi. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi untuk memastikan penyelesaian masalah ini,” tutup Romi Wijaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *