Matakalbar.com – Data pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor akibat adanya aksi peretasan. Terdapat 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) yang bocor. Data Pemilihan Umum 2024 tersebut diunggah oleh akun Bernama Jimbo di Breachforum dan dijual seharga US$74 ribu atau Rp1,1 miliar.
Tidak hanya menjual, Jimbo juga membagikan data contoh sebanyak 500 data. Jimbo juga mengunggah hasil screenshot dari website Cek DPT online milik KPU sebagai bentuk verifikasi kebenaran data yang diunggah tersebut.
Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih Pemilu dalam situs kpu.go.id milik KPU. Hal ini diketahui karena patrol siber yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber.
Data yang dijual oleh Jimbo berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Tanda Penduduk, Nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, jenis kelamin, status pernikahan, alamat lengkap beserta rt rw kecamatan, dan kode TPS.
Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan bahwa telah melakukan komunikasi dengan KPU terkait upaya investigasi berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. BSSN akan terus berkoordinasi dengan KPU dan memberikan rekomendasi keamanan tambahan terhadap system yang digunakan oleh KPU.
Menurut Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Dahlian Persadha bahwa tangkapan layar yang dibagikan oleh hacker terdapat gambar yang berasal dari halaman dashboard administrator system informasi Data Pemilih KPU. Hal ini memperlihatkan bahwa kemungkinan besar hacker berhasil mendapatkan akses masuk secara illegal menuju website KPU.
Pratama menilai, jika hacker seperti “Jimbo” dapat membobol akun kredenial di KPU, maka potensi ancaman yang lebih besar juga aka nada ketika dilaksanakannya Pemilu 2024. Data yang didapatkan oleh Jimbo dapat digunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghituingan suarat saat Pemilu 2024 nanti. Akun yang digunakan bisa saja untuk merubah hasil rekapitulasi suara yang nantinya akan mencederai pesta demokrasi skala nasional.
Ketua KPU Hasyim Asy`ari menyatakan bahwa mereka masih memeriksa kebenaran informasi yang diduga sebagai kebocoran data pemilih Bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mabes Polri.
